1. Tambang bijih besi, Kabupataen Aceh Besar: pencemaran lingkungan, penolakan warga, konflik lahan dengan warga.
2. Tambang emas, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara: penolakan warga, tumpang tindih lahan.
3. Tambang timah, Kabupataen Dairi, Sumatera Utara: penolakan warga, tumpang tindih lahan.
4. Tambang minyak, Provinsi Riau: pencemaran lingkungan, konflik lahan dengan warga.
5. Tambang batubara, Muara Enim, Sumatera Selatan: tumpang tindih lahan.
6. Tambang batu kapur, Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah: pencemaran lingkungan.
7. Tambang pasir besi, Kabupaten Kulon Progo, DIY: konflik lahan dengan warga.
8. Tambang tembaga dan mangan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur: pencemaran lingkungan, penolakan warga.
9. Tambang emas, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur: pencemaran lingkungan, tumpang tindih lahan, dan penolakan warga.
10. Tambang bijih besi, Kab Kota Baru, Kalimantan Selatan: penambangan pulau kecil, pencemaran lingkungan, penolakan warga.
11. Tambang tembaga dan emas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat: pencemaran lingkungan.
12. Tambang emas, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara: persoalan penolakan warga, tumpang tindih lahan.
13. Tambang emas, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat: penolakan dari warga, tumpang tindih lahan.
14. Tambang emas, Kabupaten Mimika, Papua: pencemaran lingkungan, ketenagakerjaan, konflik dengan masyarakat
Keterangan:
•Tumpang tindih lahan artinya sebagian wilayah pertambangan berada di daerah cagar alam, hutan lindung, hutan produksi, atau hutan produksi terbatas.
•Sumber: Litbang Kompas / Bim, diolah dari taman jaringan Advokasi tambang, pemberitaan kompas, serta kementerian energi dan sumber daya miniral (harian kompas, Senin 20 Februari 2012 halaman 1)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar